Diduga Merugikan Sektor Pendidikan , Ketua Umum IMAKIPSI , Duta Afyardana Kritik Kebijikan Pemerintahan Prabowo - Gibran

 

BatuBara_Nusantara-Info.com

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia ( IMAKIPSI ) 

menyuarakan keprihatinan mendalam terkait kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

 

Menurut Duta Afyardana kebijakan ini berpotensi merugikan sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan bangsa.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran mengawali tahun 2025 dengan berbagai kebijakan yang menimbulkan kontroversi, salah satunya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025,”ujar Duta

“Inpres ini menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306,7 triliun, yang mencakup pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk sektor pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan sains dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),”kata Duta

“Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran besar karena sektor pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global,”cetus Duta kepada Awak Media.Selasa,(25/02/2025).

Duta Afyardana yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia mengatakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menjadi salah satu kementerian yang terkena dampak terbesar, dengan pemangkasan anggaran mencapai Rp22,5 triliun atau sekitar 39% dari total pagu anggaran Rp57,7 triliun.


“Sementara itu,Duta juga menjelaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga terkena dampak, dengan anggaran yang dipotong 8 triliun dari Rp33,5 triliun.

“Pasal 31 UUD 1945 Amandemen IV mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan,”paparnya.

“Begitu pula Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menegaskan kewajiban serupa,”ungkapnya.

"Pemerintah seolah-olah mengkhianati mandat konstitusi. Padahal, tanpa pemotongan pun, kondisi pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal," tegasnya.

“Sebagai ketua umum Imakipsi kami akan 

mengambil Tindakan tegas terhadap kebrobokan pemerintahan Prabowo yang secara Tindakan yang ceroboh, dalam megambil Tindakan,”tutupnya.

(Red)